BAB 5

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

A.  Perkembangan Dana Pembangunan di Indonesia

APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disususn setiap tahun. Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :
• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

B.  Proses Penyusunan Anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Proses penyusunan anggaran sangat penting dalam sebuah proses perencanan.
Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi 2, yakni dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up).

Dari Atas ke Bawah

Proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalanan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah, yaitu :

1. Metode kemampuan ( the affordable method ), yaitu metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut.
2. Metode pembagian semena-mena ( Arbitrary allocation method ), yaitu proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya.
3. Metode persentase penjualan ( Percentage of sales ), yaitu menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan presentase peningkatan penjualan dilapangan.
4. Melihat pesaing ( competitive parity ) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya.
5. Pengembalian investasi ( return of investment ) yitu pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya.

Dari Bawah ke Atas

Proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah diterapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran.. Ada 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yaitu :
1. Metode tujuan dan tugas ( Objective and task method ) yaitu dengan menegaskan pada penentusn tujun dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan pekiraan anggaran yang dibutuhkan utuk mencapai tugas dan strategi tersebut.

2. Metode pengembalian berkala ( payout planning ) yaitu menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama, perusahaan akam mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima hasil penjualan. Tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break event point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah masuk tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.

3. Metode perhitungan kuantitatif ( Quantitative models ) yaitu mengguakan perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukan dalam kommputer dengan teknis analisis regresi berganda ( multiple regresion analysis ). Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

Alokasi Anggaran

Setelah mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program , hal selanjutnya adalah bagaimana mengalokasikan anggaran yang tersedia. Mengalokasikan anggaran berarti melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki perusahaan untuk melangsungkan program tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengalokasian anggaran mencakup potensi pasar, ukuran dan segmen pasar, kebijakan perusahaan skala ekonomni periklanan dan karakteristik perusahaan.

Perkiraan Pengeluaran Negara

Perkiraan Pengeluaran Negara

Secara garis besar,pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua yakni.

a.pengeluaran rutin

b.pengeluaran pembangunan

Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin Negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin,diantaranya:

·         Pengeluaran untuk belanja pegawai

·         Pengeluaran untuk belanja barang

·         Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

·         Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

·         Pengeluaran lain lain

Pengeluaran pembangunan

Secara garis besar,yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:

·         Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara,diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga Negara bersangkutan.

·         Pengeluaran pembangunan  untuk anggaran pembangunan daerah( Dati I dan II )

·         Pengeluaran pembangunan lainnya

Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah:

Penerimaan Dalam Negeri dari Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

·         Produksi minyak rata-rata per hari

·         Harga rata-rata ekspor minyak mentah

Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

·         Pajak penghasilan

·         Pajak pertambahan nilai

·         Bea masuk

·         Cukai

·         Pajak ekspor

·         Pajak bumi dan bangunan

·         Bea materai

·         Pajak lainnya

·         Penerimaan bukan pajak

·         Penerimaan dari hasil penjualan BBM

Penerimaan Pembangunan

 Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.

Perkiraan Penerimaan Negara

Secara garis besar sumber penerimaan Negara berasal dari :

1.      Penerimaan dalam negeri

2.      Penerimaan pembangunan

Penerimaan Dalam Negeri

Pertama,penerimaan dalam negeri untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup menguntungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.

Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia,maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi.Untuk keperluan itu ,maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :

·         Deregulasi bidang perbankan ( 1 Juni 1983 ).yakni dengan mengurangi peran bank sentral.serta lebih member hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri.Dampak dari deregulasi adalah meningkatnya tebungan masyarakat.

·         Deregulasi bidang perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984 ),untuk memperbaiki penerimaan Negara

·         Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

Penerimaan Pembangunan

Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah,namun karena laju pembangunan yang demikian cepat,maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri.Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri ( hutang bagi Indonesia ) tersebut makin meningkatnya jumlahnya,namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif.Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya).

SUMBER :

(DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS GUNADARMA

http://dahlia-lya.blogspot.com/2012/03/bab-9-anggaran-pendapatan-dan-belanja.html

http://haris14.wordpress.com/2011/05/16/perkiraan-pengeluaran-negara/

http://ichsandscofield.blogspot.com/2011/05/perkembangan-dana-pembangunan-di.html

http://ichsandscofield.blogspot.com/2011/05/proses-penyusutan-anggaran.html

BAB 4

Struktur Produksi Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

(Minggu Ke-5)

A.   Pendapatan Nasional

            Pendapatan Nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :

·         Menentukan laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu negara.

·         Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya.

·         Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya.

Dudley Seers mengemukakan, bahwa paling tidak ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara, yaitu :

a.       Tingkat kemiskinan

b.      Tingkat pengangguran

c.       Tingkat ketimpangan di berbagai bidang

J.L Tamba, berpendapat bahwa ada 4 hal sebagai dasar untuk mengukur perekonomian dan kemakmuran di Indonesia, yaitu :

a.       Kesehatan dan keamanan

b.      Pendidikan keahlian dan standart hidup

c.       Pendapatan

d.      Pemukiman

Hendra Esmara memilih 3 komponen, yakni :

a.       Penduduk dan kesempatan kerja

b.      Pertumbuhan ekonomi

c.       Pemerataan dan kesejahteraan masyarakat

Untuk mendapatkan nilai dan angka indikator tersebut digunakan 3 pendekatan perhitungan, yakni :

a.       Pendekatan produksi

Menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu. Yang perlu diingat dalam perhitungan ini, jangan sampai terjadi perhitungan ganda (double counting). Untuk menghindarikesalahan perhitungan ganda tersebut dapat digunakan dua cara di bawah ini :

∂       Dihitung hanya dari nilai akhir suatu produk saja.

∂       Menjumlahkan nilai tambah dari masing-masing komoditi yang dihasilkan oleh masing-masing produsen.

b.      Pendekatan pengeluaran

Menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu. Konsep yang digunakan adalah konsep kewarganegaraan, artinya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku ekonomi yang berwarganegaraan Indonesia saja.

c.       Pendekatan pendapatan

Menjumlahkan semua hasilpendapatan yang diperoleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

Sedangkan konsep perhitungan yang dipergunakan adalah :

1.      Konsep kewarganegaraan

2.      Konsep kewilayahan

Dengan demikian jika dituliskan dalam formula adalah :

·         GDP = GNP - Pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi

·         GDP = GNP – (Penerimaan f.produksi WNI di LN – Penerimaan f.produksi WNA di Indonesia)

Sedangkan untuk menyesuaikan kedua jenis pendapatan nasional tersebut dengan NI (Pendapatan Nasional Indonesia), diperlukan formulasi sebagai berikut :

·         NI = GNP – Dpresiasi – Tx tak langsung, dimana GNP – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NNP (Net National Product) atau Produksi Nasional Bersih

·         NI = GDP – Depresiasi – Tx tak langsung, dimana GDP – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NDP (Net Domestic Product) atau Produksi Domestik Bersih

B.   Istilah Yang Berkaitan Dengan Pendapatan Nasional

1.      Pendapatan nasional yang siap dibelanjakan (Y Disposible)

Pendapatan nasional yang telah siap untuk dibelanjakan. Formula :

Y Disposible = NI + Tr – Tx langsung

Dimana :

Tr = Goverment Transfer, subsidi pemerintah

Tx = Pajak langsung

2.      Pendapatan Nasional Pribadi (Y Pribadi)

Pendapatan nasional disposible yang telah dikurangi dengan pajak pribadi, dihitung dengan formula :

Yp = Yd – Tx pribadi

Dimana :

Yp = Pendapatan Nasional Pribadi

Yd = Pendapatan Nasional Disposible

3.      Pendapatan Nasional Per Kapita

Pendapatan nasional (GDP atau GNP) dibagi dengan jumlah penduduk disuatu negara (Indonesia).

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab4-struktur_produksi_distribusi_pendapatan_dan_kemiskinan.pdf

BAB 3

Peta Perekonomian Indonesia

(Minggu Ke-4)

A.   Keadaan Geografis Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan +/- 195 sampai dengan 200 juta Ha. Keadaan demikian menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian kita.

Jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada, Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangnya sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata.

Namun dapat juga menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masih banyak pihak luar secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dari pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya.

Kenyataan kedua adalah, bahwa di Indonesia hanya mengenal dua musim. Dengan kondisi iklim yang demikian menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya, dan diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.

Kenyataan ketiga adalah, negara Indonesia kaya akan bahan tambang, dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita ‘berani’ ditetapkan sebesar 7,5%  (masa Repelita II). Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi  menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara.

Kenyataan keempat adalah, bahwa wilayah Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya.

Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi, akan singgah dan membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastruktur lainnya.

B.     Mata Pencaharian

Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik kesimpulan beberapa hal diantaranya bahwa :

·         Pertama, mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar berada di sektor pertanian (agraris).

·         Kedua, kontribusi pertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) secara absolut masih dominan, namun jika dibandingkan dengan sektor-sektor diluar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam persentase.

·         Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, yang menyebabkan :

a.       Tidak dapat bersaing dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain.

b.      Masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian semakin tertinggal dari rekannya yang bekerja dan memiliki akses di sektor industri.

c.       Menjadi benar teori ketergantungan, bahwa spread effect (kekuatan menyebar) akan selalu lebih kecil dari back-wash effect (mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya.

Langkah-langkah untuk mengatasi diantaranya adalah :

ü  Pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasaranya bidang pertanian.

ü  Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian.

ü  Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis.

ü  Menunjang kegiatan transmigrasi.

C.    Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia menghadapi masalah sumber daya manusia, diantaranya :

·         Pertumbuhan penduduk masih tinggi.

Menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi, dan efisiensi di bidang lainnya. Tindakan-tidakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah :

a.       Melaksanakan program keluarga berencana.

b.      Meningkatkan mutu sumber daya manusia (dengan pendidikan formal maupun informal).

·         Penyebaran yang kurang merata.

Menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Tidakan yang dapat dan telah dilakukan oleh pemerintah adalah :

a.       Penyelenggaraan program transmigrasi.

b.      Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di daerah-daerah tertinggal.

·         Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masih relatif rendah.

Menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Akibatnya ada masa tunggu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Langkah-langkah yang akan dan telah dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah :

a.       Meninjau kembali sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum (general).

b.      Menciptakan sarana dan prasaranya pendidikan yang lebih mendukung langkah pertama.

Adapun sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal berikut :

1.      Memperluas lapangan kerja.

2.      Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar.

3.      Membina dan melindungi para pekerja.

4.      Meningkatkan peranan pasar kerja.

5.      Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja.

D.    Investasi

Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dan investasi dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/biaya rutin pemerintah. Namun tidak bisa terus-menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah :

ü  Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri.

ü  Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.

ü  Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing.

ü  Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah.

Sumber : 

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab3-peta_perekonomian_indonesia.pdf

BAB 2

Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(Minggu ke-3)

A.   Macam-Macam Strategi Pembangunan Ekonomi

Dalam mempelajari perekonomian suatu negara perlu diketahui strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihanatas faktor-faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor/variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso, 1993). Beberapa strategi pembangunan ekonomi adalah :

1)      Strategi Pertumbuhan

·         Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.

·         Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle-down-effect)- pendistribusian kembali.

·         Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.

·         Kritik paling keras adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

2)      Strategi Pembangunan Dengan Pemerataan

Dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

3)      Strategi Ketergantungan

Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. oleh karena itu, jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pambangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain.

4)      Strategi yang Berwawasan Ruang

Ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil dari pada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

5)      Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Strategi ini dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.

B.     Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi

Pemilihan strategi apa yang digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh tujuan yang dikehendaki. Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan-lah yang mungkin akai dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruang-lah yang akan dipergunakan.

C.    Strategi Pembangunan Ekonomi Di Indonesia

Dari keterangan pemerintah yang ada, dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem. Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasarana-sasarana dan titik berat setiap repelita, yakni :

a)      Repelita I : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

b)      Repelita II : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

c)      Repelita III : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

d)     Repelita IV : meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

D.    Perencanaan Pembangunan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, manfaat perencanaan adalah :

1.      Terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

2.      Dapat dilakukan suatu perkiraaan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi seminim mungkin.

3.      Memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.

4.      Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

5.      Adanya suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.

6.      Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif.

7.      Perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat digunakan.

8.      Dapat dicapai stabilitas ekonomi menghadapi siklis konjungtur.

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :

Periode sebelum Orde Baru :

a.       Periode 1945-1950

b.      Periode 1951-1955

c.       Periode 1956-1960

d.      Periode 1961-1965

Periode setelah Orde Baru :

Periode 1966 s/d 1968, Periode Stabilitas dan Rehabilitasi

a.       Periode Repelita I            : 1969/70-1973/74

b.      Periode Repelita II           : 1974/75-1978/79

c.       Periode Repelita III         : 1979/80-1983/84

d.      Periode Repelita IV         : 1989/90-1993/94

Sumber :

• http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf