BAB 3

Peta Perekonomian Indonesia

(Minggu Ke-4)

A.   Keadaan Geografis Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan +/- 195 sampai dengan 200 juta Ha. Keadaan demikian menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian kita.

Jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada, Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangnya sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata.

Namun dapat juga menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masih banyak pihak luar secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dari pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya.

Kenyataan kedua adalah, bahwa di Indonesia hanya mengenal dua musim. Dengan kondisi iklim yang demikian menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya, dan diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.

Kenyataan ketiga adalah, negara Indonesia kaya akan bahan tambang, dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita ‘berani’ ditetapkan sebesar 7,5%  (masa Repelita II). Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi  menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara.

Kenyataan keempat adalah, bahwa wilayah Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya.

Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi, akan singgah dan membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastruktur lainnya.

B.     Mata Pencaharian

Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik kesimpulan beberapa hal diantaranya bahwa :

·         Pertama, mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar berada di sektor pertanian (agraris).

·         Kedua, kontribusi pertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) secara absolut masih dominan, namun jika dibandingkan dengan sektor-sektor diluar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam persentase.

·         Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, yang menyebabkan :

a.       Tidak dapat bersaing dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain.

b.      Masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian semakin tertinggal dari rekannya yang bekerja dan memiliki akses di sektor industri.

c.       Menjadi benar teori ketergantungan, bahwa spread effect (kekuatan menyebar) akan selalu lebih kecil dari back-wash effect (mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya.

Langkah-langkah untuk mengatasi diantaranya adalah :

ü  Pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasaranya bidang pertanian.

ü  Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian.

ü  Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis.

ü  Menunjang kegiatan transmigrasi.

C.    Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia menghadapi masalah sumber daya manusia, diantaranya :

·         Pertumbuhan penduduk masih tinggi.

Menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi, dan efisiensi di bidang lainnya. Tindakan-tidakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah :

a.       Melaksanakan program keluarga berencana.

b.      Meningkatkan mutu sumber daya manusia (dengan pendidikan formal maupun informal).

·         Penyebaran yang kurang merata.

Menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Tidakan yang dapat dan telah dilakukan oleh pemerintah adalah :

a.       Penyelenggaraan program transmigrasi.

b.      Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di daerah-daerah tertinggal.

·         Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masih relatif rendah.

Menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Akibatnya ada masa tunggu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Langkah-langkah yang akan dan telah dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah :

a.       Meninjau kembali sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum (general).

b.      Menciptakan sarana dan prasaranya pendidikan yang lebih mendukung langkah pertama.

Adapun sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal berikut :

1.      Memperluas lapangan kerja.

2.      Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar.

3.      Membina dan melindungi para pekerja.

4.      Meningkatkan peranan pasar kerja.

5.      Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja.

D.    Investasi

Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dan investasi dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/biaya rutin pemerintah. Namun tidak bisa terus-menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah :

ü  Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri.

ü  Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.

ü  Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing.

ü  Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah.

Sumber : 

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab3-peta_perekonomian_indonesia.pdf

BAB 2

Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(Minggu ke-3)

A.   Macam-Macam Strategi Pembangunan Ekonomi

Dalam mempelajari perekonomian suatu negara perlu diketahui strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihanatas faktor-faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor/variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso, 1993). Beberapa strategi pembangunan ekonomi adalah :

1)      Strategi Pertumbuhan

·         Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.

·         Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle-down-effect)- pendistribusian kembali.

·         Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.

·         Kritik paling keras adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

2)      Strategi Pembangunan Dengan Pemerataan

Dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

3)      Strategi Ketergantungan

Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. oleh karena itu, jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pambangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain.

4)      Strategi yang Berwawasan Ruang

Ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil dari pada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

5)      Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Strategi ini dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.

B.     Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi

Pemilihan strategi apa yang digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh tujuan yang dikehendaki. Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan-lah yang mungkin akai dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruang-lah yang akan dipergunakan.

C.    Strategi Pembangunan Ekonomi Di Indonesia

Dari keterangan pemerintah yang ada, dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem. Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasarana-sasarana dan titik berat setiap repelita, yakni :

a)      Repelita I : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

b)      Repelita II : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

c)      Repelita III : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

d)     Repelita IV : meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

D.    Perencanaan Pembangunan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, manfaat perencanaan adalah :

1.      Terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

2.      Dapat dilakukan suatu perkiraaan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi seminim mungkin.

3.      Memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.

4.      Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

5.      Adanya suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.

6.      Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif.

7.      Perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat digunakan.

8.      Dapat dicapai stabilitas ekonomi menghadapi siklis konjungtur.

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :

Periode sebelum Orde Baru :

a.       Periode 1945-1950

b.      Periode 1951-1955

c.       Periode 1956-1960

d.      Periode 1961-1965

Periode setelah Orde Baru :

Periode 1966 s/d 1968, Periode Stabilitas dan Rehabilitasi

a.       Periode Repelita I            : 1969/70-1973/74

b.      Periode Repelita II           : 1974/75-1978/79

c.       Periode Repelita III         : 1979/80-1983/84

d.      Periode Repelita IV         : 1989/90-1993/94

Sumber :

• http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf

BAB I

(Minggu ke-1 dan ke-2)

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Pengertian Sistem         :

            Sistem adalah suatu kesatuan unsure atau elemen yang saling berkaitan dan atau berhubungan satu sama lain.

Perkembangan Sistem Perekonomian     :

1.      Sistem Perekonomian Sosialis atau Kominis

Dalam sistem ekonomi sosialis, yang menjadi pusat dari segala kegiatan ekonomi adalah pemerintah. Dimana segala macam kegiatan ekonomi di atur oleh pusat, sehingga rakyat tidak memiliki hak pribadi karena semuanya di atur oleh pusat. Sistem sosialis ini digawangi oleh Rusia.

2.      Sistem Ekonomi Liberal atau Kapitalis

Sistem ekonomi ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi ini, rakyat bebas melakukan segala macam kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak ada urusan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyatnya. Sehingga tidak heran bila kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi ini. Sistem liberal ini digawangi oleh Amerika.

3.      Sistem Ekonomi Campuran (Sosialis dan Liberal)

Pada sistem ini, rakyat memiliki hak untuk berkreativitas. Namun, pemerintah juga tetap berperan dalam mengatur jalannya kegiatan ekonomi.

Perbedaan bebagai macam sistem ekonomi          :

	Sosialis	Liberalis	Campuran
Kepemilikan Sumber Daya	Pemerintah	Swasta	Pemerintah & Swasta
Harga	Pemerintah	Mekanisme Pasar	Pemerintah bisa mengintervensi
Bentuk Persaingan	Tertutup	Terbuka/Bebas	Terbuka bagi industry swasta
Kepemilikan Individu	Tidak Ada (sangat kecil)	Ada	Ada

Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Perdagangan laut antara India, Tiongkok dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (Kekaisaran Romawi). Itu dikarenakan Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua.

Menurut Van Leur, perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional mempunyai sifat kapitalisme politik. Dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar.

Di masa itu, penggunaan uang emas dan perak sudah dikenal. Namun, pemakaian uang baru dikenal di masa kerajaan-kerajaan islam. Tetapi penggunaan uang masih jarang, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam perdagangan internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia.

Seusai masa kerajaan-kerajaan islam, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan. Namun, Indonesia sempat mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode, yaitu Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Selama masa penjajahan pun, Indonesia mengalami kemunduran dalam sistem ekonomi terutama pada zaman penjajahan Belanda. Dimana pada saat itu, Belanda hanya memikirkan bagaimana cara untuk menambah isi kas negeri Belanda dan dengan begitu dapat meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda.

Pada zaman penjajahan Inggris, Indonesia mulai mengalami beberapa perkembangan kembali dalam sistem ekonomi, yaitu penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialism modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya saja, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris.

Pada zaman penjajahan Jepang, pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mengatur gerak maju pasukan Jepang dalam perang pasifik. Akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan serta impor dan ekspor terhalang.

Tibalah pada masa pasca kemerdekaan, dimana keadaan ekonomi yang dialami Indonesia amat buruk, yaitu terjadi inflasi yang sangat tinggi, adanya blockade ekonomi oleh Belanda, kas negara kosong dan terjadi eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Sempat dilakukan beberapa usaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi saat itu dan diharapkan perekonomian Indonesia dapat membaik.

Sistem Perekonomian Indonesi Berdasarkan Demokrasi Ekonomi

  Sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan pemerintah yang berlandaskan idiil (pancasila) dan konstitusional (UUD 1945).

Ciri-ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi antara lain :

1.      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama.

2.      Sumber daya yang terkandung didalamnya dikuasai Negara.

3.      Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan.

4.      Hak milik perorangan diakui.

5.      Potensi, inisiatif dan daya kreatif setiap warga negara dikembangkan.

Selain memiliki cirri yang positif, pada sistem ekonomi Demokrasi ada pula ciri negative yang harus dihindari, yaitu :

1.      Sistem Free Fight Liberalsm → sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.

2.      Sistem Etatisme → negara beserta aparatur negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

3.      Monopoli → pemusatan kekuatan ekonomi pasa satu kelompok yang merugikan masyarakat.

Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

            Diawal orde baru, sistem perekonomian Indonesia banyak dilakukan perbaikan (rehabilisasi) pada sektor-sektor kehidupan terutama sektor ekonomi. Tujuan dari perbaikan tersebut antara lain :

·         Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem perekonomian sebelumnya.

·         Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi.

Para Pelaku Ekonomi  

1.      Mikro, yaitu :

a. Produksi

b. Kosumen

c. Produsen

2.   Makro, yaitu :

a. Sektor Rumah Tangga

      b. Sektor Swasta

c. Sektor Pemerintah

d. Sektor Luar Negeri

Maka dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok, yaitu Koperasi, Swasta dan Pemerintah BUMN. Dari ketiga pelaku ekonomi tersebut, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut :

1.      Koperasi → Pemerataan hasil ekonomi, Pertumbuhan kegiatan ekonomi, Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonom.

2.      Swasta → Pertumbuhan kegiatan ekonomi, Pemerataan hasil ekonomi, Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.

3.      Pemerintah → Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi, Pemerataan hasil ekonomi, Pertumbuhan kegiatan ekonomi.

 

Peranan BUMN Dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan. Beberapa perusahaan didirikan pada zaman perjuangan kemerdekaan , yang menonjol dalam hal ini adalah CTC ( Central Trading Company ) yang kemudian berkembang menjadi PT Panca Niaga, lahirnya Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) sebagai akibat nasionalisasi perusahaan-prusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah.Demikian pula lahirnya PELNI sebagai akibat nasionalisasi KPM milik Belanda.

Berbagai landasan pendirian perusahaan negara tersebut telah menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pengendaliannya. Untuk mengatasi berbagai masalah pengendalian ini maka disusunlah Undang-undang No 19 Tahun 1960 mengenai perusahaan negara. Melalui Undang-undang ini ditetapkan peranan dan fungsi perusahaan negara dan berbagai badan pengendalian yang penting.

Peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia, antara lain :

1. Bahwa perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa ketetapan MPR sementara Nomor XXIII/MPRS/1966
2. Bahwa dalam kenyataannya terdapat Usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 yang dirasakan kurang efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera ditertibkan kembali.

Sesuai dengan fungsi serta status hukumnya maka perusahaan negara diklasifikasikan dalam 3 bentuk, sebagai berikut :

1. Perusahaan Jawatan (PERJAN) dengan cirri-ciri sebagai berikut :
1. Merupakan BUMN yang bersifat public service, yaitu pelayanan kepada masyarakat.
2. Permodalan termasuk bagian dari APBN yang dikelola oleh Departemen yang membawahkannya.
3. Statusnya mempunyai kaitan dengan hokum public
2. Perusahaan Umum (PERUM) dengan cirri-ciri sebagai berikut :
1. Merupakan BUMN yang bersifat public utility, yaitu melayani kepentingan umum dan diharapkan memupuk keuntungan
2. Modal seluruhnya milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
3. Berstatus badan hokum dan diatur berdasarkan Undang-unahaadang
3. Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan ciri-ciri sebagai berikut :
1. Merupakan BUMN yang bersifat "profit motive "
2. Modal seluruhnya atau sebagian milik negara dan dibagi atas saham-saham
3. Berstatus badan hokum perdata yang terbentuk perseroan terbatas (PT)

Betapa penting peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia dapat dilihat dari maksud dan tujuan dari kegiatan PERJAN , PERUM dan PERSERO, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983,sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat ,baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai

Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia

Koperasi adalah suatu badan yang mengelola kegiatan usaha. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan – berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.

Ada beberapa perinsip koperasi, antaranya adalah:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis – jadi di sini maksudnya adalah seluruh kegiatan usaha yang dilakukan koperasi harus berdasarkan keputusan yang diambil melalui Rapat Anggota yang dilangsungkan secara demokratis.
3. Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.
4. Modal diberi balas jasa secara terbatas – dalam hal ini yang dimaksudkan modal diberi jasa secara terbatas, yaitu apabila seseorang atau badan memasukkan modal ke koperasi, maka koperasi akan memberikan balas jasa – tetapi secara terbatas, artinya dengan ketentuan jasa yang diberikan itu adalah atas keputusan Rapat anggota.
5. Koperasi bersifat mandiri.

Fungsi dan peran koperasi antara lain :

1.      Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2.      Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

s

Sumber :
1. www.anneahira.com/sistem-perekonomian-indonesia-sekarang.htm
2. www.e-dukasi.net/index.php?mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/Materi%20Pokok/view&id=57&uniq=796.
3. onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/
4. www.slideshare.net/mangabdul/sistem-ekonomi-indonesia
5. elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf
6. bumnwatch.com/peran-koperasi-dalam-perekonomian-indonesia/
7. http://awikaleeminho.blogspot.com/2011/02/peran-bumn-dan-koperasi-dalam-sistem.html

S